PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO NOMOR 15 TAHUN 2016

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO 

NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG 

KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

Download PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO NOMOR 15 TAHUN 2016

EDARAN HARI LIBUR NASIONAL TANGGAL 9 DESEMBER 2015

Pelantikan Pejabat Eselon III dan IV serta Pengukuhan Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemkab Probolinggo

Pelantikan Pejabat Eselon III dan IV serta Pengukuhan Pejabat Fungsional  dilingkungan  Pemkab Probolinggo kembali digelar di Pendodo Kabupaten Probolinggo, hal ini untuk mengisi kekosongan  jabatan sekaligus penyegaran organisasi pada SKPD  Kabupaten Probolinggo, Jum’at (22 /08) pagi kemarin.

Sebanyak 17  pejabat eselon III, 86 pejabat eselon IV dilantik dan diambil sumpahnya oleh Bupati Probolinggo,  Hj. P. Tantriana Sari, SE sekaligus pengukuhan pejabat fungsional sebanyak 55 orang, terdiri 9 Pengawas TK/SD, 15 Penilik, 4 Kepala SMA, 1 Kepala SMK, 5 Kepala SMP dan 21 Kepala SD.

Dikatakan Bupati Probolinggo, Pejabat yang dilantik harus dapat mengemban amanah serta melaksanakan tugasnya dengan sebaik – baiknya dan penuh tanggung jawab. Seorang pejabat yang baru segera melakukan penyesuaian  baik tempat maupun penguasaan tupoksi di unit kerjanya masing-masing sehingga diharapkan pelaksanaan tugas baik pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan efektif dan efisien.

Verifikasi Kenaikan Pangkat PNS Periode Oktober 2014 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo

Dalam rangka memberikan  pelayanan  Kenaikan Pangkat bagi PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo Periode 1 Oktober 2014, Badan Kepegawaian melalui Sub Bidang Kepangkatan dan Mutasi Struktural  mengupayakan penyelesaian kenaikan pangkat yang berorientasi pada ketepatan, baik waktu maupun pembayaran gaji. Oleh karena itu penyelesaian kenaikan pangkat yang sebelumnya berkas usulan kita kirim ke Kanreg II BKN Surabaya, akan tetapi dengan rencana kerja dalam DPA Tahun 2014, Tim Verifikasi kenaikan Pangkat dari Kanreg II BKN kita undang  ke BKD Kabupaten Probolinggo untuk melaksanakan verifikasi, validasi berkas sekaligus menerbitkan nota persetujuan  kenaikan Pangkat. Pelaksanaan Verifikasi Kenaikan Pangkat Periode 1 Oktober 2014 dilaksanakan selama tiga hari dimulai pada tanggal 11 s/d 12 Agustus 2014, dan ditutup pada tanggal 13 Agustus 2014. Pada kesempatan kali ini penutupan dihadiri oleh Kepala Bidang Mutasi Kanreg II BKN Surabaya.

 Serah terima secara simbolis nota persetujuan Kenaikan Pangkat periode 1 Oktober 2014 dari Kepala Bidang Mutasi Kanreg II BKN Dra. Suksesti Sugiarti, M.Si kepada Bupati Probolinggo yang diwakili oleh Asisten Admistrasi Sekretaris Daerah Kab. Probolinggo, Bpk. Drs. Budi Purwanto, M.Si

Selanjutnya dalam rangka menjawab permasalahan sekaligus mencari solusi dalam proses penyelesaian Kenaikan Pangkat bagi PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo,dilaksanakan Pengarahan dan tanya jawab antara Narasumber BKN Kanreg II dengan Kasubbag Umum dan Kepegawaian sekabupaten Probolinggo.

PENGUMUMAN SELEKSI PENERIMAAN CAPRA IPDN TAHUN 2014

 

Download Blanko Surat Pernyataan Capra IPDN 2014

SURAT PERTANGGUNG JAWABAN MUTLAK K II

  

Download  Surat Pernyataan Mutlak K II

Rumus Rekapitulasi Presensi Pegawai Kab. Probolinggo versi 2

link download Rumus Rekapitulasi Presensi Pegawai Kab. Probolinggo versi 2

Pemberitahuan Hari Libur Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

Pengumuman Kategori 2 Pemerintah Kabupaten Probolinggo

PENGUMUMAN PENYELENGGARAAN UJIAN DINAS DAN PENYESUAIAN IJAZAH TAHUN 2013

Download Pengumuman Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah Tahun 2013

PENERIMAAN CPNS CALON PRAJA IPDN TAHUN AJARAN 2013/ 2014

Download Pengumuman Penerimaan Capra IPDN Tahun Ajaran 2013/ 2014
Download Blanko Surat Pernyataan Penerimaan Capra IPDN Tahun Ajaran 2013/ 2014

DAFTAR NOMINATIF TENAGA HONORER KATEGORI II PADA PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

Download Daftar Nominatif Tenaga Honorer Kategori II 

Penyelenggaraan Ujian Dinas Tingkat I dan Ujian Kenaikan Pangkat Berdasarkan Penyesuaian Ijasah (PI) Tahun 2012

Job Market Fair Kabupaten Probolinggo

Acara yang Pas untuk mencari Pekerjaan

DI BALAI LATIHAN KERJA (BLK) KRAKSAAN
Jln. Imam Bonjol No.1 Sidomukti
Tgl 17 Juli 2012

Tersedia Ratusan Lowongan Pekerjaan
Download daftar Lowongan Pekerjaan

Formulir dapat di ambil di
DISNAKERTRANS KABUPATEN PROBOLINGGO
Jln. Lumajang Km.5 Mulai Tgl 10-16 Juli 2012

Penerimaan Calon Praja IPDN Tahun Ajaran 2012/2013

P E N G U M U M A N

Nnmor : 892.22/         /426.307/2012

TENTANG

PENERIMAAN CALON PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI (IPDN)

TAHUN AJARAN 2012/2013

Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 892.1/1674/SJ tanggal 01 Mei 2012 perihal Penerimaan Calon Praja IPDN Tahun Ajaran 2012/2013, bersama ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut:

Daftar Tenaga Honorer Kabupaten Probolinggo Kategori I - Tahun 2012 (Yang Memenuhi Kriteria Hasil Verifikasi dan Validasi)

Pada bulan Maret kemarin Pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia telah mengeluarkan Daftar Tenaga Honorer Instansi Daerah Kategori I Tahun 2012 Yang Memenuhi Kriteria Hasil Verifikasi dan Validasi. 

Pensiun PNS

Pensiun adalah penghasilan yang diterima setiap bulan oleh seorang bekas pegawai yang tidak dapat bekerja lagi, untuk membiayai kehidupan selanjutnya agar tidak terlantar apabila tidak berdaya lagi untuk mencari penghasilan yang lain
Berdasarkan UU No.11 Tahun 1969, Pensiun diberikan sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas pemerintah.
Berdasarkan Undang-undang No.43 Tahun 1999 Pasal 10, Pensiun adalah jaminan hari tua dan sebagai balas jasa terhadap Pegawai Negeri yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada Negara. Pada pokoknya adalah menjadi kewajiban setiap orang untuk berusaha menjamin hari tuanya, dan untuk ini setiap Pegawai Negeri Sipil wajib menjadi peserta dari suatu badan asuransi sosial yang dibentuk oleh pemerintah. Karena pensiun bukan saja sebagai jaminan hari tua, tetapi juga adalah sebagai balas jasa, maka Pemerintah memberikan sumbangannya kepada Pegawai Negeri.

Tunjangan Keluarga PNS (KP4)

Disamping gaji pokok, kepada PNS diberikan juga tunjangan keluarga yaitu tunjangan suami/isteri dan tunjangan anak yang besaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Tunjangan suami/isteri diberikan kepada PNS yang telah bersuami/beristeri yaitu sebesar 10% dari gaji pokok, dengan ketentuan apabila kedua-duanya berkedudukan sebagai PNS maka tunjangan tersebut hanya diberikan kepada salah satu diantaranya yang mempunyai gaji pokok lebih tinggi.
Tunjangan anak diberikan kepada PNS yang telah mempunyai anak atau anak angkat yang berumur kurang dari 21 tahun, belum pernah kawin, tidak mempunyai penghasilan sendiri dan nyata-nyata menjadi tanggungan PNS yang bersangkutan yaitu sebesar 2% dari gaji pokok untuk tiap-tiap anak sebanyak-banyaknya 2 orang anak sudah termasuk anak angkat.
Untuk persyaratan mendapatkan tunjangan keluarga dan kepentingan control terhadap jumlah keluarga yang masih aktif dan berhak mendapat tunjangan, PNS wajib mengisi surat keterangan untuk mendapatkan pembayaran tunjangan keluarga dan setiap tahun harus mengisi KP4.

Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Taperum PNS)

Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Taperum PNS) yang dikelola oleh Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapetarum PNS) ada sejak 1 Januari 1993.
Tujuannya untuk membantu PNS aktif yang belum memiliki rumah, melalui bantuan sebagian biaya membangun rumah atas tanah sendiri, dan bantuan uang muka kredit pemilikan rumah (KPR). Bagi PNS yang tidak memanfaatkan bantuan, pada saat berhenti bekerja karena pensiun, meninggal dunia, atau berhenti bekerja karena sebab-sebab lain, maka akan mendapatkan pengembalian tabungan sejumlah akumulasi uang iuran Taperum PNS sejak PNS yang bersangkutan membayar iuran.
Sejak 1 September 1999 pengembalian tabungan mendapat jasa tabungan 12%. Pengembalian Taperum PNS yang awalnya dilakukan oleh Bapetarum PNS, maka pada Mei 1995 dialihkan pengurusannya melalui PT.Taspen. Sejak 1 Agustus 2003 pengembalian tabungan dialihkan pengurusannya melalui Bank BRI demi peningkatan pelayanan kepada PNS. Alasannya, karena jumlah kantor cabang BRI banyak dan tersebar di seluruh pelosok Indonesia, serta dapat dibangunnya jaringan on-line.
Dalam pengurusan pengembalian Taperum PNS disyaratkan mengisi daftar riwayat hidup yang berguna bagi pihak Bank BRI untuk menghitung sejak kapan PNS ikut iuran Taperum PNS. Juga dapat diketahui perubahan golongan dari PNS yang bersangkutan. Karena besarnya iuran berdasarkan golongan, yaitu Rp.3000,- (golongan I), Rp.5000,- (golongan II), Rp.7000,- (golongan III), Rp.10.000,- (golongan IV).
Bapetarum juga mempunyai program Pinjaman Uang Muka KPR (PUM). Persyaratan penerima PUM:
1. Belum memanfaatkan Taperum
2. Belum memiliki rumah
3. Memiliki masa kerja 5 tahun (sesuai TMT pada Karpeg)
4. PNS aktif golongan I sampai dengan golongan IV
5. PNS hanya memanfaatkan salah satu antara BUM atau PUM
6. Apabila suami dan isteri yang kedua-duanya adalah PNS, maka yang berhak mendapatkan bantuan perumahan hanya salah seorang.
7. PNS yang akan memanfaatkan pinjaman uang muka dapat memilih rumah dengan fasilitas KPR bersubsidi atau KPR non subsidi
Lampiran pengajuan PUM:
1. Surat pernyataan belum memiliki rumah yang ditandatangani bermaterai
2. Foto kopi Karpeg dan SK pengangkatan PNS
3. Foto kopi Karpeg suami/isteri untuk suami isteri yang kedua-duanya PNS
4. Foto kopi KTP
5. Surat keterangan asli mengenai status tempat tinggal
6. Surat keterangan tempat bekerja dari instansi PNS bekerja
Apabila menginginkan informasi lebih lanjut tentang Taperum PNS, dapat dialamatkan kepada UPT Sekretariat Tetap Bapetarum PNS, Gedung Balai Krida, Jalan Iskandarsyah Raya No.35 Jakarta 12160, telepon.(021) 72797085, 72797087, 72797088 Fax.(021) 72797086.
Atau bisa mengunjungi website resminya di http://www.bapertarum-pns.co.id

Satya Lencana Karya Satya

Untuk mendorong dan meningkatkan prestasi kerja serta untuk memupuk kesetiaan terhadap Negara, maka kepada PNS yang telah menunjukkan kesetiaan atau telah berjasa terhadap Negara atau yang telah menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa baiknya dapat diberikan penghargaan oleh Pemerintah.
Penghargaan yang dimaksud dapat berupa tanda jasa, kenaikan pangkat istimewa, atau bentuk penghargaan lainnya, seperti surat pujian, penghargaan yang berupa materiil, dan lain-lain.