Selasa, 19 April 2011

CUTI PNS

 

DASAR HUKUM :


1.      Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;

2.      Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil ;

3.      Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 01/SE/1977 tentang Permintaan dan Pemberian Cuti PNS.

·        Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diijinkan dalam jangka waktu tertentu.
·        Cuti diberikan dalam rangka usaha menjamin kesegaran jasmani dan rohani, maka kepada PNS setelah bekerja selama jangka waktu tertentu perlu diberikan cuti.
·        Cuti adalah hak PNS, oleh sebab itu pelaksanaan cuti hanya dapat ditunda dalam jangka waktu tertentu apabila kepentingan dinas mendesak.
·        Untuk mendapatkan cuti, Pegawai Negeri Sipil mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti.
·        Cuti diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti.


JENIS-JENIS CUTI PNS :


CUTI TAHUNAN      
Ketentuan Mengajukan Cuti Tahunan :
-         PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya selama 1 tahun secara terus menerus;
-         Lamanya cuti  tahunan adalah 12 hari kerja dan tidak dapat dipecah-pecah hingga jangka waktu yang kurang dari 3 hari kerja;
-         Cuti tahunan yang akan dijalankan ditempat yang sulit perhubungannya, maka jangka waktu cuti tahunan tersebut dapat ditambah untuk paling lama 14 (empat belas) hari;
-         Cuti tahunan yang tidak diambil dalam tahun yang bersangkutan dapat diambil dalam tahun berikutnya untuk paling lama 18 (delapan belas) hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun yang sedang berjalan;
-         Cuti tahunan yang tidak diambil lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut, dapat diambil dalam tahun berikutnya untuk paling lama 24 (dua puluh empat) hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun yang sedang berjalan;
-         PNS yang menjadi Guru pada Sekolah dan Dosen pada Perguruan Tinggi yang mendapat liburan menurut  peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak berhak atas cuti tahunan.


CUTI BESAR
Ketentuan Mengajukan Cuti Besar :
-         PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 6 tahun secara terus menerus dengan lama waktu 3 bulan (termasuk cuti tahunan dalam tahun yang bersangkutan);
-         Pegawai Negeri Sipil yang menjalani cuti besar tidak berhak lagi tasa cuti tahunannya dalam tahun yang bersangkutan;
-         Dapat digunakan PNS yang bersangkutan untuk memenuhi kewajiban agama;
-         Dapat ditangguhkan pelaksanaanya oleh pejabat yang berwenang untuk paling lama 2(dua) tahun, apabila kepentingan dinas mendesak;
-         Selama menjalankan cuti besar, Pegawai Negeri Sipil menerima penghasilan penuh.


CUTI SAKIT
Ketentuan Mengajukan Cuti Sakit :
-         Sakit 1 s/d 2 hari : surat izin persetujuan dari atasan (paling tidak secara tertulis maupun melalui pesan perantaraan orang lain);
-         Sakit 2 s/d 14 hari : surat izin persetujuan dari pejabat yang berwenang memberikan cuti dan surat keterangan dari Dokter (baik dokter pemerintah maupun swasta);
-         Sakit > 14 hari : surat izin persetujuan dari pejabat yang berwenang memberikan cuti dan surat keterangan dari Dokter (yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan);
Catatan :
  1. Diberikan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
  2. Dapat ditambah untuk paling lama 6(enam) bulan apabila dipandang perlu berdasarkan surat keterangan dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan;
  3. PNS yang tidak sembuh dari penyakitnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada point a dan b, harus diuji kembali kesehatannya oleh dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan;
  4. Apabila berdasarkan hasil pengujian kesehatan sebagaimana dimaksud pada point c, PNS yang bersangkutan belum sembuh dari penyakitnya, maka ia diberhentikan dengan hormat dari jabatannya Karena sakit dengan mendapat uang tunggu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
-         PNS wanita yang mengalami gugur kandungan berhak mendapatkan cuti paling lama 1 ½ bulan dengan syarat surat izin persetujuan dari pejabat yang berwenang dan surat keterangan dari Dokter / Bidan;
-         Pegawai Negeri Sipil yang mengalami kecelakaan dalam dan oleh karena menjalankan tugas kewajibannya sehingga ia memerlukan perawatan berhak atas cuti sakit sampai sembuh dari penyakitnya, PNS yang bersangkutan menerima penghasilan penuh.


CUTI BERSALIN
Ketentuan Mengajukan Cuti Bersalin (bagi PNS wanita) :
-         Untuk persalinan anak pertama dan kedua (dimana persalinan pertama yang dimaksud adalah persalinan pertama sejak yang bersangkutan menjadi PNS);
-         Untuk persalinan anak ketiga dst, diberikan cuti diluar tanggungan Negara;
-         Lamanya cuti bersalin : 1 bulan sebelum dan 2 bulan sesudah persalinan;
-         Selama menjalankan cuti bersalin PNS wanita yang bersangkutan menerima penghasilan penuh.

CUTI KARENA ALASAN PENTING
Ketentuan Mengajukan Cuti Karena Alasan Penting :
-         Setiap PNS berhak atas cuti karena alasan penting dimana alasan penting tersebut hendaknya ditetapkan sedemikian rupa sehingga benar-benar hanya untuk waktu yang diperlukan saja;
-         Cuti karena alasan : ibu, bapak, istri/suami, anak, adik, kakak, mertua atau menantu sakit keras atau meninggal dunia;
-         Salah seorang anggota keluarga yang dimaksud dalam point sebelumnya meninggal dunia dan menurut ketentuan hukum yang berlaku PNS yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia itu;
-         Melangsungkan pernikahan yang pertama;
-         Alasan penting lainnya yang ditetapkan kemudian oleh Presiden;
-         Lamanya cuti ditentukan oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti untuk paling lama 2 (dua) bulan;
-         Selama menjalankan cuti, PNS yang bersangkutan menerima penghasilan penuh.

CUTI DILUAR TANGGUNGAN NEGARA
Ketentuan Mengajukan Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN) :
-         Cuti di Luar Tanggungan Negara bukan hak PNS, oleh sebab itu permintaan CLTN dapat dikabulkan atau ditolak oleh Pejabat yang berwenang memberikan cuti.Pertimbangan Pejabat yang bersangkutan didasarkan untuk kepentingan dinas;
-         Dikarenakan alasan-alasan pribadi yang penting dan mendesak (semisal untuk mengikuti suami yang bertugas keluar negeri);
-         Telah bekerja sekurang-kurangnya 5 tahun secara terus-menerus;
-         CLTN dapat diberikan paling lama 3 tahun, dan jangka waktu tersebut dapat diperpanjang paling lama 1 tahun apabila ada alasan yang penting untuk memperpanjangnya;
-         CLTN hanya dapat diberikan dengan SK Pejabat yang berwenang memberikan cuti setelah mendapat persetujuan dari Kepala BKN;
-         Permintaan perpanjangan CLTN yang diajukan sekurang-kurangnya 3 bulan sebelum CLTN berakhir;
-         PNS yang menjalankan CLTN dibebaskan dari jabatannya dan jabatan yang lowong itu dengan segera dapat diisi;
-         Selama menjalankan CLTN tidak berhak menerima penghasilan dari Negara dan tidak diperhitungkan sebagai masa kerja PNS;
-         PNS yang telah selesai menjalakan CLTN wajib melaporkan diri secara tertulis kepada Pimpinan Instansi induknya. PNS yang tidak melaporkan diri kembali kepada instansi induknya setelah habis masa menjalankan cuti diluar tanggungan Negara diberhentikan dengan hormat sebagai PNS;
-         Pimpinan instansi induk yang telah menerima laporan dari PNS yang telah selesai menjalankan CLTN berkewajiban :
a.       Menempatkan dan memperkerjakan kembali apabila ada lowongan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Kepala BKN;
b.      Apabila tidak ada lowongan, maka pimpinan instansi induk melaporkan kepada kepala BKN untuk kemungkinan disalurkan penempatannya pada instansi lain;
c.       Apabila Kepala BKN tidak dapat menyalurkan penempatan PNS tersebut, maka Kepala BKN memberitahukan kepada Pimpinan Instansi induk agar memberhentikan PNS dengan hak-hak kepegawaian menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
-     Khusus bagi CLTN untuk persalinan, berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
a.       Permintaan CLTN tidak dapat ditolak;
b.      PNS yang menjalankan CLTN tidak dibebaskan dari jabatannya, atau dengan kata lain, jabatannya tidak dapat diisi oleh orang lain;
c.       Tidak memerlukan persetujuan Kepala BKN;
d.      Lamanya cuti sama dengan lamanya cuti bersalin yakni 1 (satu) bulan sebelum dan 2 (dua) bulan sesudah persalinan;
e.       Selama menjalankan CLTN tersebut tidak menerima penghasilan dari Negara dan tidak diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.

Syarat-syarat Mengajukan Cuti Diluar Tanggungan Negara
  1. Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus menerus karena alasan-alasan pribadi yang penting dan mendesak dapat diberikan cuti diluar tanggungan Negara.
  2. Cuti diluar tanggungan Negara dapat diberikan untuk paling lama 3 (tiga) tahun.
  3. Jangka waktu cuti diluar tanggungan Negara dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun apabila ada alasan-alasan yang penting untuk memperpanjangnya.
  4. Selama menjalankan cuti diluar tanggungan Negara, PNS yang bersangkutan tidak berhak menerima penghasilan dari Negara.
  5. Selama menjalankan cuti diluar tanggungan Negara tidak diperhitungkan sebagai masa kerja Pegawai Negeri Sipil.
  6. PNS yang tidak melaporkan diri kembali kepada instansi induknya setelah habis masa menjalankan cuti diluar tanggungan Negara diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.
  7. PNS yang melaporkan diri kembali kepada instansi induknya setelah habis masa menjalankan cuti diluar tanggungan Negara, maka:
    • Apabila ada lowongan ditempatkan kembali.
    • Apabila tidak ada lowongan, maka pimpinan instansi yang bersangkutan melaporkannya kepada Kepalan Badan Kepegawaian Negara untuk kemungkinan ditempatkan pada instansi lain.
    • Apabila penempatan yang dimaskud tidak mungkin maka PNS yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya karena kelebihan dengan mendapat hak-hak kepegawaian menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENDELEGASIAN WEWENANG


Ø      Sekertaris Daerah Kabupaten Probolinggo : Pejabat Eselon II & Setingkat, Kepala Kantor, Camat & Lurah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
Ø      Asisten Administrasi Sekertariat Daerah Kabupaten Probolinggo : (kecuali cuti sakit yang lebih dari 14 hari, cuti besar & cuti diluar tanggungan Negara) kepada Pejabat Eselon III kebawah di lingkungan Sekertariat Daerah Kabupaten Probolinggo.
Ø      Kepala Badan, Sekertaris Dewan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Camat dan Lurah : (kecuali cuti sakit yang lebih dari 14 hari, cuti besar dan cuti diluar tanggungan Negara) kepada Pejabat Eselon III kebawah di lingkungan SKPD masing-masing.
Ø      Kepala BKD Kabupaten Probolinggo : cuti sakit yang lebih dari 14 hari, cuti besar, dan cuti diluar tanggungan Negara untuk Eselon III kebawah di lingkungan Pemkab Probolinggo.
 

PROSEDUR PELAYANAN


Ø      Surat izin persetujuan dari atasan langsung dan pejabat yang berwenang memberikan cuti.
Ø      Pengajuan dilakukan 3 Minggu sebelum cuti.
Ø      Untuk cuti sakit dan cuti bersalin, melampirkan surat keterangan dari Dokter atau Bidan.
Ø      PNS berhak cuti tahunan 1 kali dalam 1 tahun, kecuali cuti sakit, cuti alasan penting, & cuti bersalin, dan untuk pemotongan cuti bersama untuk cuti tahunan hanya berlaku 1 kali pada tahun berjalan pengambilan cuti.

WAKTU

1 minggu (Apabila Pejabat yang berwenang berada ditempat).
PERSYARATAN CUTI PNS
  1. Cuti Tahunan
    • Surat Pengantar dari SKPD
    • Permohonan dari Yang bersangkutan
    • Foto copy SK terakhir
    • Foto copy SK jabatan
    • Foto copy KTP
    • Semua rangkap 2 (dua)
  1. Cuti Besar / Ibadah Haji
    • Permohonan dari Yang bersangkutan dan mengetahui Kepala SKPD
    • Foto copy KARPEG
    • Foto copy SK terakhir
    • DP-3 tahun terakhir
    • Foto copy ONH
    • Surat Pengantar dari SKPD
    • Semua rangkap 2 (dua)
  1. Cuti Sakit
    • Surat Pengantar dari SKPD
    • Permohonan dari Yang bersangkutan
    • Foto copy SK terakhir
    • Foto copy SK jabatan
    • Foto copy KTP
    • Surat Keterangan dari Dokter
    • Semua rangkap 2 (dua)
  1. Cuti Bersalin
    • Surat Pengantar dari SKPD
    • Permohonan dari Yang bersangkutan
    • Foto copy SK terakhir
    • Foto copy SK jabatan
    • Foto copy KTP
    • Surat Keterangan Melahirkan / Kehamilan dari Dokter / BIdan
    • Semua rangkap 2 (dua)
  1. Cuti Diluar Tanggungan Negara
    • Permohonan dari Yang bersangkutan dan mengetahui Kepala SKPD
    • Foto copy KARPEG
    • Foto copy SK terakhir
    • DP-3 tahun terakhir
    • Surat Pengantar dari SKPD
    • Semua rangkap 2 (dua)
  1. Cuti Karena Alasan Penting
    • Surat Pengantar dari SKPD
    • Permohonan dari Yang bersangkutan
    • Foto copy SK terakhir
    • Foto copy SK jabatan
    • Foto copy KTP
    • Semua rangkap 2 (dua)



Tidak ada komentar:

Poskan Komentar